Go to Top
  • No products in the cart.

Home

NEWS

Metode Hitung Pemilu 2019: “Pertanyaan dan Kebingungan Seputar Dampak Penerapan Metode Sainte Laguë”

1. Terkait stigma metode Sainte Laguë hanya menguntungkan partai besar, bagaimana cara menjelaskan secara sederhana?

  • Ada beberapa alasan mengapa terdapat persepsi yang keliru melihat metode Sainte Laguë yang dianggap menguntungkan partai besar:
  • Metode ini baru pertama kalinya akan diterapkan di Indonesia pada Pemilu 2019 mendatang, maka normal jika banyak pihak mereka-reka dan memunculkan prasangka yang demikian. Ini murni karena pemahaman dan pendalaman yang memang jarang diberikan oleh banyak pihak, termasuk mereka-mereka, baik Lembaga ataupun individu yang selama ini meletakkan konsentrasinya pada bidang pemilu. Namun harus diakui, perhatian tersebut tidak difokuskan pada keterkaitan antar variabel yang menjadi perangkat teknis dari sistem pemilu. Salah satunya, pemahaman dan pendalaman terhadap bagaimana suatu metode hitung bekerja.

lebih lanjut dapat dilihat pada tautan dibawah ini

Pertanyaan Seputar Sainte Laguë

Pembacaan Atas Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pranata hukum yang semakin kuat dalam menjamin alokasi kursi dan pembentukan dapil DPRD Kabupaten/Kota yang proporsional, adil dan ajeg. Selain itu, KPU periode 2017-2022 realtif memiliki beban yang lebih ringan dalam menyusun alokasi kursi dan pembentukan dapil.

Akan tetapi, semua kemudahan dan pranata hukum yang diberikan seolah menjadi kemewahan yang tidak berguna jika kita melihat hasil alokasi kursi dan penataan dapil Agggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU. Setidaknya, beberapa permasalahan yang muncul atas penetapan dapil DPRD kabupaten/kota adalah:

  1. Dapil loncat atau “dapil superman”, mencederai prinsip keutuhan wilayah (integralitas). Berpotensi memunculkan gerrymandering.
  2. Ketidak-konsistenan KPU menyusun peta dapil yang terbagi ke dalam:
    a. gabungan kelurahan dengan kecamatan lain macam di kota Ambon tapi tidak diterapkan untuk tingkat kabupaten sehingga menciptakan dapil loncat, dengan catatan apakah pemecahan kecamatan menjadi kelurahan tak mengganggu pelembagaan partai; dan
    b penyusunan dapil yang katanya berazaskan taat kepada sistem proporsional alias pembentukan dapil-dapil besar.
  3. Tidak jelasnya alat ukur yang digunakan oleh KPU dalam menyusun dapil anggota DPRD kabupaten/kota;
  4. Tidak adanya penjelasan mengenai alasan dalam setiap keputusan penyusunan dapil anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimandatkan oleh pasal 55 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
  5. Keajegan dalam menerapkan prinsip compactnessyang seharusnya digunakan sebagai upaya kontra terhadap munculnya praktek gerrymandering.

Dokumen lengkap dapat diunduh pada tautan di bawah ini

Master Keynote Dapil DPRD Kabupaten_Kota 2019

Hilangnya Jaminan Keterwakilan Penduduk

Rekan-Rekan Media yang Kami hormati,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daerah pemilihan (dapil) DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019. Khusus untuk pemilu kali ini, penetapan dapil juga diikuti peluncuran Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL). Peluncuran tersebut patut diberikan apresiasi. Kendatipun demikian, dalam penilaian kami, kebijakan tersebut secara prinsip belum menjawab persoalan mendasar dalam Pendapilan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu hilangnya hak keterwakilan penduduk.

Berikut pernyataan media SPD secara lengkap mengenai Penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 dengan judul “Hilangnya Jaminan Hak Keterwakilan Penduduk”.

Terima Kasih dan semoga bermanfaat

Salam,
Tim Sindikasi Pemilu dan Demokrasi

Dapil DPRD Kabupaten_Kota Hilangnya Jaminan Hak Keterwakilan Politik Penduduk

Menunggu Putusan Bawaslu “Dilema Antara Mekanisme Administrasi dan Modernisasi Partai Politik”

Implementasi administrasi pemilu mendapatkan tantangan paska pengajuan gugatan 10 partai atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Satu pertanyaan penting layak diajukan atas hal ini, yaitu dapatkah proses penanganan pelanggaran –faktanya tidak an sich penanganan pelanggaran semata- yang sedang berjalan mampu menjawab kebutuhan administrasi pemilu yang berbasis pada penghormatan hak konstitusionalitas, pengedepanan prinsip hukum, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Daniel Zuchron mengatakan, pada dasarnya dimensi administratif pemilu memiliki pengertian sangat luas. Hal itu meliputi serangkaian prosedur, tata cara, dan mekanisme yang terkait dengan administrasi kepemiluan dalam setiap tahapan. Dengan kompleksitas dimensi yang begitu luas, penyelenggara pemilu hendaknya bersikap hati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, sangat bijak jika Bawaslu sebagai pihak otoritas tidak memunculkan preseden yang secara simbolik mengesankan administratif pemilu menjadi gamang dan tidak konsisten.

Siaran media dapat diunduh pada tautan dibawah ini

12.11.2017 Mekanisme Administrasi dan Moderenisasi Partai Politik