Go to Top
  • No products in the cart.

Blog Archives

Pembiayaan Gelap dan Korupsi Politik di Pemilu 2019

Berikut dilampirkan materi Diskusi Dialog Transformatif . Diskusi ini dilaksanakan pada 28 Januari 2019 di Hotel Ashley. Pemapar kunci, Fritz E Siregar (Bawaslu RI). Pemantik diskusi, August Mellaz (SPD), Mada Sukmajati (Fisipol UGM), Tata Mustasya (Green Peace Asia Tenggara), Merah Johansyah (Jatam). Penanggap, Adinda Tenriangke Muchtar (Indonesia Institute)

Menggugat Manusia Konstitusi

Menggugat Manusia Konstitusi Daniel Zuchron  Amandemen Konstitusi (UUD 1945) yang dilakukan pada masa Orde Reformasi berupaya mengevaluasi dan merevisi kehidupan politik pada zaman Orde Baru. Isu-isu penataan kekuasaan, hubungan negara dan rakyat, serta sejumlah isu besar yang mendasar banyak yang diubah mengikuti spirit reformasi. Ternyata perubahan tersebut telah menambah banyak …Read More

Survei Opini Publik

Survei sudah terbukti menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mendeteksi opini publik dan perilaku pemilih dalam sebuah pemilu. Survei dapat membantu kandidat presiden, gubernur, bupati/walikota, dan partai politik, untuk mengukur besaran dukungan publik terhadap mereka, sekaligus mengetahui ekspektasi masyarakat terhadap calon pemimpinnya atau calon partai politik pilihannya. Manfaat dari sebuah …Read More

Pelatihan Media Monitoring

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengadakan pelatihan tentang media monitoring. Tujuan dilakukan program ini dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatus Bawaslu RI. Terutama dalam membaca trend isu pemilu yang dipublikasikan di media massa. Selain itu, sebagai bahan evaluasi terhadap isu dan kegiatan yang …Read More

Efektivitas Presidensialisme dalam Jebakan Daftar Terbuka

SECARA instrumental, kerangka legal pelaksanaan pemilu serentak 2019 telah disediakan dengan diundangkannya UU No 7/2017 tentang Pemilu. Namun, bagaimana para aktor politik baik partai, caleg, dan capres memahami dan menerjemahkan pemilu serentak 2019, masih menyisakan tanda tanya besar. Mengingat, ini kasus pertama dan belum ditemui preseden sebelumnya di Indonesia. Harapan besar ingin …Read More

UU PEMILU NOMOR 7 TAHUN 20017

Sila Unduh 1_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Batang_Tubuh_-_Hal._1-150 2_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Batang_Tubuh_-_Hal._151-317 3_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Lampiran_I 4_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Lampiran_II 5_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Lampiran_III 6_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Lampiran_IV 7_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Penjelasan  

Peta Jalan Politik Uang dalam Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Indikator sukses atau tidak sebuah pemilu ditentukan oleh tiga (3) hal penting. Proses penyelenggaraannya, aturan hukum, dan penegakan hukum. Pada proses penyelenggaraannya adalah pesertanya, tahapannya, logistik, dan distribusi, serta pemantau dan partisipasi masyarakat. Mengenai aturan hukumnya adalah bagaimana seluruh aturan dilaksanakan, …Read More

POLITIK UANG; Metode Primitif Nan Efektif

Hari ini, 15 Februari 2017, masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dan dipilih menyalurkan hak politiknya. Ada 101 wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada gelombang pilkada serentak kedua. Tujuh pilkada di tingkat provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Pelaksanaan pilkada gelombang kedua ini khusus bagi daerah yang akhir …Read More