Go to Top
  • No products in the cart.

Blog Archives

Buku Demokrasi Elektoral – Bagian II

Demokrasi Elektoral Bagian II – Pipit Rochijat Kartawidjaja dan M Faishal Aminuddin                 Buku ini merupakan jilid kedua dari buku bagian pertama dengan judul ‘Perbandingan Sistem dan Metode dalam Kepartaian dan Pemilu’. Jika dalam buku pertama membahas tentang proses membangun partai politik dan …Read More

Buku Demokrasi Elektoral – Bagian I

Buku ini disusun untuk menjawab persoalan bagaimana demokrasi dan sistem politik electoral bekerja? Secara luas, system politik yang dimaksud meliputi segenap struktur yang bekerja di salam ruang politik di mana kekuasaan diperebutkan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan dalam rangka memenuhi mandate demokrasi. Pembahasan tentang sistem politik bukan hanya terletak pada sejauh mana …Read More

Pemerintah Bukanlah Negara

Pemerintah Bukanlah Negara – Pipit Rochijat Kartawidjaja Buku ini memberikan landasan berpikir bahwa pemerintah bukanlah Negara. Secara tegas buku ini hendak meluruskan kesalahan berpikir yang telah jamak di Indonesaia bahwa aparat negara adalah aparat pemerintah, administrasi negara adalah bagian dari pemerintah.   Buku ini hendak mengupas bagaimana seharusnya administrasi diposisikan …Read More

Alokasi Kursi DPR Dinilai Tidak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com – Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mempertanyakan penetapan alokasi kursi di 34 provinsi untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, metode yang diterapkan dalam menentukan jumlah 560 kursi DPR, termasuk juga pembagiannya untuk tiap daerah, tidak jelas. Direktur SPD, August Mellaz menilai, permasalahan ini bermula sejak adanya perubahan pada 2004 …Read More

Diskusi DKPP

  • https://www.spd-indonesia.com/wp-content/uploads/2016/03/IMG_6654.jpg
  • https://www.spd-indonesia.com/wp-content/uploads/2016/03/IMG_6655.jpg
  • https://www.spd-indonesia.com/wp-content/uploads/2016/03/IMG_6657.jpg

Diskusi DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar diskusi dalam rangka mengawal perubahan UU Pemilukada serentak.Hadir sebagai pemateri yakni anggota DKPP Dr Nur Hidayat Sardini (NHS), Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim, dan Prof Pipit R Kartawidjaja dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Diskusi bertempat di ruang sidang DKPP. Tema diskusi …Read More

Maujudnya Bethara Kala

Perekrutan Eyang Jusuf Kalla, Golkar, sebagai calon wakil presiden (cawapres) sang cucu calon presiden (capres) Jokowi dari PDIP itu bernuansa mistis. Menggugah kembali kasus perekrutan Jusuf Kalla sebagai cawapresnya SBY pada pemilihan presiden (pilpres) 2004, yang kala itu juga bernuansa supranatural. Pasalnya, SBY, maujudan 9/9/1949 itu berwuku Bala, di bawah …Read More

Prospek dan Konfigurasi Politik Pemilu 2014

Kajian ini dimaksudkan melakukan memberikan analisis dan catatan kritis pada tiga instrumen penting yang telah dirumuskan dalam undang-undang, terutama aspek-aspek yang secara langsung berpengaruh dalam proses konversi suara partai menjadi kursi. Tiga instrumen yang dimaksud antara lain; alokasi kursi daerah pemilihan (district magnitude), ambang batas (parliamentary threshold), dan formula perhitungan …Read More

Awas, Hantu dan Siluman Gentayangan di DPT

Isu phantom voter (pemilih hantu) dan ghost voters (pemilih siluman) kembali muncul jelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres) 2014. Isu ini sempat heboh pada Pilpres 2009. Itu dilatarbelakangi adanya temuan 7 juta pemilih fiktif oleh tim kampanye JK-WIN. Akankah muncul kembali pada Pileg dan Pilpres 2014?

Desakan Bawa Ketua DPR Marzuki Ali ke BK

JAKARTA — Desakan membawa Ketua DPR Marzuki Ali ke Badan Kehormatan (BK) DPR tetap menguat. Hal ini terkait pembatalan pemanggilan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama dalam pekan ini. Sekalipun Marzuki sudah mengelak dengan mengatakan dia hanya meminta pemanggilan dilakukan setelah jadwal dan agenda kegiatan komisi disahkan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Sementara …Read More

Dugaan Korupsi KPU

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Independent Monitoring Organization (IMO) yang terdiri dari 5 organisasi independen yang peduli soal pemilu dan korupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidiki adanya indikasi dugaan korupsi pengadaan teknologi informasi (TI) pemilu legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Hari ini kami informasikan yang lebih detail soal indikasi …Read More