Go to Top
  • No products in the cart.

Pendalaman Gagasan Kepemiluan Indonesia

Tim Kajian Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD)
Dapatkah Revisi Undang-undang Pemilu Legislatif yang saat ini sedang disusun oleh DPR dan Pemerintah, mampu menjawab berbagai misi undang-undang pemilu yang diembannya. Pertanyaan ini penting dan sekaligus relevan untuk diajukan, mengingat mandat yang menjadi misi dari undang-undang pemilu itu sendiri, antara lain: meningkatkan efektivitas pemerintahan sistem presidensial dengan basis dukungan rakyat dan DPR, meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Pertanyaan lain yang juga penting diajukan adalah, dapatkah sistem pemilu yang diterapkan selama ini mendukung munculnya sistem pemerintahan presidensial seperti yang telah dimandatkan dalam Konstitusi. Ketentuan konstitusi memberikan isyarat secara jelas, bahwa sistem pemerintahan presidensiil Indonesia, didasarkan pada prinsip convergence of power dan convergence of purpose dibandingkan separation of power dan separation of purpose. Prinsip convergence of power dan convergence of purpose atau penyatuan kekuasaan dan tujuan ini mensyaratkan adanya kolaborasi ataupun hubungan yang harmonis antara Presiden dan DPR dalam hal pengajuan dan pengesahan rancangan undang-undang.2 Jika demikian, maka sudah seharusnya sistem pemilu, baik untuk memilih anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden, hendaknya didesain untuk menjawab kebutuhan konstitusi.

Pelaksanaan Pemilu Serentak Penyelenggaraan pemilu secara serentak (pileg dan pilpres) merupakan satu instrumen politik yang secara efektif dapat menghasilkan pemerintahan yang kuat. Selain itu, skema keserentakan penyelenggaraan pilpres dan pileg juga dapat menghasilkan terwujudnya penyederhanaan sistem kepartaian secara alami dan demokratis. Ada satu aspek penting dari keserentakan penyelengaraan pemilu  yang kerap diabaikan dalam konteks sistem presidensialime, di mana melalui pemilu serentak, tersedia mekanisme secara sah dan terlembaga baik bagi masyarakat pemilih maupun pemerintah untuk saling melakukan evaluasi terhadap efektif tidaknya berbagai kebijakan dan program-program pemerintahan. Manfaat lain yang juga akan didapatkan jika (pileg nasional tidak serentak dengan pileg daerah) antara lain; (a) mendidik masyarakat untuk membedakan isu nasional dan daerah,  (b) hasil pemilu daerah dapat menjadi koreksi terhadap kebijakan pemerintah pusat, (c) masyarakat tidak berpemilu tiap lima tahun sekali, tapi minimal dua kali dalam 5 tahun, (d) memberdayakan KPU dan Bawaslu dengan diberi kewenangan/otonomi. Manfaat tersebut akan didapatkan, apabila penyelenggaraan pileg dan pilpres diserentakkan, dan diselingi dengan perbedaan waktu 2,5 tahun yang kemudian diikuti dengan pemilu DPRD dan Pilkada yang juga dilakukan secara serentak.

Artikel Lengkap Dapat Diunduh Pada Lampiran Dibawah

PENDALAMAN_GAGASAN_KEPEMILUAN_INDONESIA-compressed

 

 508 total views,  2 views today

Leave a Reply