Go to Top
  • No products in the cart.

Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik


Salah satu bentuk pengakuan Negara—dalam hal ini konstitusi, terhadap keberadaan dan peran pen ng partai, perihal kontribusi Negara dalam bentuk bantuan pendanaan. Secara prinsip, pendanaan partai bersumber dari keuangan Negara yang berasal dari pajak warganegara. Tujuannya, untuk meningkatkan peran partai dalam menjalankan berbagai fungsi. Baik poli k maupun kons tusi.

Dalam konteks Indonesia, bantuan pendanaan partai baru sekadar formalitas belakan. Meskipun, prakteknya telah diterapkan sejak lama. Hal ini diduga terjadi lantaran adanya sejumlah skema kebijakan yang berubah-ubah. Baik besaran nominal maupun basis perhitungannya. Dari satu periode ke periode lainnya, khususnya pemilu.

Hingga saat ini, dak terlihat paradigma utuh terkait skema kebijakan bantuan keuangan partai oleh Negara. Misalnya, bagaimana meletakan bantuan keuangan negara pada dua (2) aspek: pertama, partai sebagai organ kons tusi. Kedua, keuangan negara yang merupakan hasil setoran pajak. Terlepas dari jumlah nominal yang dialokasikan, ada pertanyaan mendasar yang hendaknya dituntaskan, apakah bantuan Negara tepat diberikan hanya kepada partai-partai yang duduk di lembaga perwakilan, baik pusat, dan daerah? Bagaimana dengan partai-partai lain yang dak memiliki wakil di lembaga perwakilan, meski melekat di partai tersebut sebuah atribut yang sama, organ kons tusi?

Buku ini merupakan hasil riset Sindikasi Pemilu dan Demokrasi yang didukung oleh Yayasan Tifa. Untuk versi e-book dapat diunduh pada tautan di bawah ini:

TIPOLOGI PARTAI POLITIK DAN SKEMA PENDANAAN PARTAI POLITIK

 

2,023 total views, 2 views today

Leave a Reply