Go to Top
  • No products in the cart.

Brief

logo-spdDemokratisasi menjadi satu agenda penting yang saat ini tengah berlangsung di Indonesia paska runtuhnya pemerintahan otoriter Orde Baru. Berbagai bidang mengalami perubahan dan pembaruan. Namun pada kenyataannya, berbagai perubahan yang telah berlangsung selama empat kali periode pemilu, memperlihatkan tatanan politik dan pemerintahan demokratis seperti yang dicita-citakan melalui gerakan reformasi, masih jauh dari kenyataan ideal.

Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu indikator penting untuk dapat merefleksikan suatu proses politik demokratis yang hendak dicapai. Empat kali pelaksanaan pemilu demokratis; 1999, 2004, 2009 dan 2014, pada satu sisi baru berhasil memfasilitasi sebuah instrumen yang dapat diterima semua pihak, yaitu sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai.

Pada sisi lain, proses politik demokratis melalui pemilu yang telah dilakukan, masih menyisakan pertanyaan besar terkait dengan berbagai aspek dan berbagai tujuan dari pelaksanaan pemilu. Misalnya volatilitas sistem kepartaian yang masih tinggi, tendensi yang semakin menguat munculnya gejala parlementarisasi sistem presidensialisme, dan meningkatnya korupsi politik di berbagai pelaksanaan pemilu dan pilkada, serta kelembagaan eksekutif dan legislatif yang masih diperdebatkan fungsi dan peranannya.

Pertanyaan dasar lain yang juga harus dijawab menyangkut demokratisasi Indonesia adalah, apakah Indonesia sudah dapat dianggap memasuki era pendalaman demokrasi atau demokrasi yang dijalani masih selayaknya disebut, berada di era transisi.

Pertanyaan berikutnya, menyangkut bagaimana mengkaitkan sistem pemilu dengan sistem pemerintahan seperti yang dimandatkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, sistem pemilu hendaknya didesain dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang tidak sekedar memiliki legitimasi, namun sekaligus dapat menjawab persoalan pemerintahan dan perlemen yang efektif.

Salah satu aspek penting yang juga hendak dicapai adalah pelembagaan administrasi pemilu yang kredibel dan kompeten. Kredibilitas dan kompetensi administrasi pemilu ini diyakini dapat dicapai dengan cara mendorong munculnya jaminan, penguatan dan penghormatan atas partisipasi warga negara dan organisasi masyarakat sipil, menjaga kompetisi yang adil di antara para peserta, dan senantiasa meningkatkan akuntabilitas-transparansi secara profesional dalam pengelolaan administrasi pemilu.

Sesuai dengan konteks dan dinamika Indonesia yang dipengaruhi oleh keragaman etnis-budaya, spektrum politik, luas geografis, dan termasuk di dalamnya konsensus berbangsa-bernegara maka sistem pemilu mendapatkan porsi kajian tersendiri dari lembaga kajian ini. Sejauhmana konsekuensi politis dari sistem dan aturan pemilu yang dihasilkan berdampak pada pencapaian mandat proporsionalitas melalui derajat keterwakilan lebih tinggi, pembentukan pemerintahan yang kuat, parlemen yang efektif, pelembagaan sistem kepartaian, dan penguatan organisasi masyarakat sipil.

Pada banyak negara terutama yang beragam dari sisi budaya, etnis, bahasa, kelompok politik, maupun luas geografisnya, sistem proporsional dipakai sebagai upaya menjawab aspek keterwakilan dari keberagaman tersebut. Namun, pilihan terhadap sistem proporsional dipengaruhi oleh sejauhmana aspek-aspek teknis dan electoral formula yang diterapkan, sehingga dapat mengoperasionalkan sistem proporsional yang menjadi pilihan.

Pada kasus khususnya Indonesia, pilihan menerapkan sistem proporsional dan derajat keterwakilan lebih tinggi merupakan konsensus bersama dari semua komponen bangsa. Namun elemen teknis dan electoral formula dari sistem pemilu proporsional tidak mendapatkan porsi bahasan khusus secara memadai ketika melakukan pembahasan undang-undang. Pada akhirnya justru sistem proporsional yang diterapkan pada pelaksanaan pemilu di Indonesia menunjukkan hasil yang sebaliknya.[1]

Aspek-aspek teknis menyangkut alokasi kursi DPR, pembentukan daerah pemilihan, formula perhitungan suara-kursi, dan mekanisme pencalonan perlu menjadi fokus kajian penting dalam mengawal sistem pemilu yang proporsional. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga yang secara khusus mengkaji berbagai aspek tersebut. Dengan fokus kerja semacam ini, diharapkan akan ada kontribusi positif dan spesifik bagi perkembangan demokratisasi indonesia, khususnya dalam perdebatan dan wacana kepemiluan Indonesia.

Pemikiran penting yang juga perlu diintrodusir adalah, menyangkut relasi antara pilihan sistem pemilu dengan korupsi. Karena rekomendasi bagi pembaruan sistem pemilu akan sangat bermakna jika dapat mengurangi atau memberi insentif bagi absennya korupsi. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 45 negara yang menerapkan sistem proporsional daftar terbuka dengan distrik berwakil banyak, ditemukan indikasi kuat bahwa sistem tersebut justru memberikan insentif bagi munculnya korupsi (Eric C. Chang and Miriam A, 2006).

Dengan hasil studi ini apakah berarti sistem tersebut harus dihindari, ataukah terdapat celah atau alternatif lain agar sistem tersebut dapat diterapkan dengan ‘rekayasa’ tertentu dalam elemen teknisnya. Absennya korupsi dalam suatu sistem pemilu tidak saja berdampak pada tingkat kredibilitas sistem ataupun produk pemilu yang akan dihasilkannya. Lebih jauh lagi diharapkan dapat mengefisienkan aspek finansial dan pembelanjaan anggaran bagi partai politik maupun kandidat dalam berkompetisi nanti.

Pada akhirnya, upaya pembaruan sistem pemilu yang melekat di dalamnya -elemen teknis- dan termasuk dalam rangka meredusir potensi korupsi merupakan kombinasi yang diperlukan ketika memformulasi kebijakan di masa mendatang. Untuk itu diperlukan lembaga yang secara konsisten mengkaji berbagai persoalan kepemiluan dan pemerintahan serta berkomitmen untuk berpartner secara kritis dengan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan, menelurkan alternatif, dan sekaligus mendorong berbagai kelompok politik untuk membangun konsensus bersama dalam pembaruan sistem Pemilu. Melalui mandat ini, diharapkan pelaksanaan pemilu dapat mendorong pendewasaan dan pelembagaan sistem politik di Indonesia. Sehingga pemerintahan yang kuat, parlemen yang efektif, dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Untuk menjawab berbagai persoalan yang diajukan di atas, maka pendirian lembaga kajian dan studi tentang kepemiluan dan demokrasi yang termasuk di dalamnya memberikan porsi kajian tersendiri secara mendalam atas isu jajak pendapat dan survey serta kelembagaan dan birokrasi, menjadi relevan untuk dilakukan.

Inisiatif didirikannya lembaga ini diharapkan selain menjawab persoalan-persoalan kepemiluan, demokratisasi dan berbagai variabel lain yang mengikutinya. Selain itu, inisiatif ini diharapkan muncul sebagai kanal pemikiran baru yang secara konsisten menyediakan alternatif ide dan gagasan mendalam. Dengan demikian, dapat diharapkan ada kontribusi positif terkait dengan debat wacana dan tukar gagasan tentang kepemiluan dan demokrasi di Indonesia.

1,657 total views, 1 views today