Go to Top
  • No products in the cart.

JOURNALS

JOURNALS

UU PEMILU NOMOR 7 TAHUN 20017

Sila Unduh 1_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Batang_Tubuh_-_Hal._1-150 2_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Batang_Tubuh_-_Hal._151-317 3_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Lampiran_I 4_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Lampiran_II 5_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Lampiran_III 6_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Lampiran_IV 7_UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Penjelasan  

Peta Jalan Politik Uang dalam Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Indikator sukses atau tidak sebuah pemilu ditentukan oleh tiga (3) hal penting. Proses penyelenggaraannya, aturan hukum, dan penegakan hukum. Pada proses penyelenggaraannya adalah pesertanya, tahapannya, logistik, dan distribusi, serta pemantau dan partisipasi masyarakat. Mengenai aturan hukumnya adalah bagaimana seluruh aturan dilaksanakan, …Read More

Membaca Kebutuhan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu

Desain kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memutus sengketa pemilu menghadirkan konsekuensi terhadap beban kerja Bawaslu. Tanpa mengesampingkan prioritas utama Bawaslu sebagai stakeholder kunci dalam menggandeng masyarakat sipil melakukan pengawasan pemilu agar berjalan demokratis, konsentrasi kerja juga harus mulai difokuskan dalam membangun mekanisme penyelesaian sengketa hukum …Read More

Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan

Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan “Teori, Prinsip, Praktek Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan” Menjelang pembahasan dalam rangka perubahan rancangan undang-undang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD 2014 (Pemilu Legislatif), beberapa isu mengemuka dalam perdebatan, antara lain; Ambang Batas Perwakilan (parliamentary threshold), Alokasi Kursi dan Besaran Daerah Pemilihan (district …Read More

Memproyeksi Pemilu 2009 “Daerah Pemilihan, Proporsionalitas, dan Fragmentasi Sistem Kepartaian”

Abstraksi “Proporsional tidaknya suatu pemilu terkait erat dengan besaran daerah pemilihan; penambahan kursi dalam setiap daerah pemilihan akan meningkatkan proporsionalitas, oleh karena tingkat deviasi (disproporsionalitas) semakin menurun. Namun, meningkatnya proporsionalitas sebagai akibat dari penambahan kursi di setiap daerah pemilihan, berbanding terbalik dengan tingkat fragmentasi sistem kepartaian. Dimana semakin meningkat jumlah …Read More

Kompilasi Paper Pipit R. Kartawidjaja

Pipit R. Kartawidjaja Kompilasi Paper:   Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia Bagaimana Sistem Pemilu Jerman; Upaya Menghadirkan Alternatif Sistem Pemilu Cara Mengalokasikan Kursi Parlemen Daerah Pemilihan (DAPIL) Perbandingan Metode Penghitungan Suara   Paper lengkap dapat diunduh pada link di bawah ini: Kompilasi Paper GPK_edited

Bagaimana Sistem Pemilu DPR Jerman?

Oleh: Pipit R. Kartawidjaja Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Contoh sistem Jerman yang paling komplit adalah pemilu resmi tahun 1994. Sebab hasil pemilu 1994 bisa menjelaskan sistem pemilu Bundestag (DPR Jerman). Sistem kombinasinya (orang Jerman bilang sistem personalisierte Verhaeltniswahl alias sistem proporsional nan personal) mengalami perubahan dalam cara penghitungan …Read More

Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem Kepartaian Melalui Pelaksanaan Keserentakan Pemilu Nasional

Dapatkah sistem pemilihan dan pemerintahan presidensialisme Indonesia mewujudkan mandat dari UU Pemilu, yaitu; menghasilkan pemerintahan yang kuat, pembentukkan parlemen yang efektif, proporsionalitas dengan kadar keterwakilan lebih tinggi, dan pembangunan parpol. Ternyata tidak. Sistem yang diterapkan di Indonesia, justru menghasilkan presidensialisme yang tidak stabil, fragmentasi sistem kepartaian yang semakin meluas, dan …Read More