Go to Top
  • No products in the cart.

OPINION

OPINION

Efektivitas Presidensialisme dalam Jebakan Daftar Terbuka

SECARA instrumental, kerangka legal pelaksanaan pemilu serentak 2019 telah disediakan dengan diundangkannya UU No 7/2017 tentang Pemilu. Namun, bagaimana para aktor politik baik partai, caleg, dan capres memahami dan menerjemahkan pemilu serentak 2019, masih menyisakan tanda tanya besar. Mengingat, ini kasus pertama dan belum ditemui preseden sebelumnya di Indonesia. Harapan besar ingin …Read More

POLITIK UANG; Metode Primitif Nan Efektif

Hari ini, 15 Februari 2017, masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dan dipilih menyalurkan hak politiknya. Ada 101 wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada gelombang pilkada serentak kedua. Tujuh pilkada di tingkat provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Pelaksanaan pilkada gelombang kedua ini khusus bagi daerah yang akhir …Read More

Memilih Lembaga Survei Kredibel

Hasil penelitian sejumlah lembaga survei pra Pemilihan Presiden 2009 yang memerediksi pasangan SBY-Boediono menjadi kenyataan. Begitu pula dengan hasil quick count (hitung cepat). Pantaskah penelitian lembaga survei dijadikan rujukan dalam memotret opini publik?          

Membaca Prospek dan Peta Politik Pemilu Legislatif 2014

Prospek dan konfigurasi politik pemilu legislatif 2014 secara teoritis akan sulit menghasilkan sistem kepartaian sederhana dan sekaligus pembangunan sistem politik yang lebih stabil. Tendensi ini setidaknya dicerminkan dari dua aspek. Pertama, aspek yang sifatnya mekanis sistem pemilu; ambang batas perwakilan, alokasi kursi daerah pemilihan, dan formula perhitungan. Kedua, dari sisi …Read More

Ambang Batas Tanpa Batas

Sebagai salah satu instrumen teknis dalam sistem pemilu, ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold, ditemui dalam Negara-negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional. Dibandingkan dengan Instrumen lain dalam sistem pemilu seperti; daerah pemilihan, formula perhitungan suara-kursi dan lain sebagainya, ambang batas perwakilan banyak menarik perhatian para elit partai politik. Hal ini tidak …Read More

Kesekretariatan Jendral DKPP

Selain bekerja berdasarkan UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pemilihan Kepala Daerah dan peraturan, maka jika dikaitkan dengan  UU No. 30 Tentang Administrasi Pemerintahan, dapat dinyatakan bahwa DKPP adalah administrasi negara otonom berjenis otoritas, dimana DKPP pembuat keputusan-keputusan tata usaha negara Karena itu, untuk Indonesia, DKPP mau tak …Read More

Cara Mengalokasi Kursi Parlemen

Guna menghitung pengalokasian, baik kursi parlemen di dapil (daerah pemilihan) maupun perolehan kursi partai di parlemen, di Indonesia digunakan metoda kuota Hare dengan sisa suara terbanyak (Largest Remainder atau LR). Metoda ini juga disebut sebagai Largest remainder method. Penemunya adalah Thomas Hare  (1806-1891), pengacara, bekerja sebagai pimpinan sistem kesejahteraan kerajaan …Read More

Pemilu Dalam Perspektif Filsafat

Pemilu secara universal mengacu kepada beberapa perjanjian/kesepakatan internasional seperti Deklarasi HAM Universal (The Universal Declaration of Human Rights), Kovenan Hak-Hak Sipil Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Ras (The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination), Konvensi Internasional Penghapusan …Read More

Partisipasi Pemilih Pemilu dan Pilkada

Pelaksanaan pemilu legislatif kurang lebih tinggal setahun lagi. Dari sekian banyak isu yang menjadi wacana dan perdebatan, partisipasi pemilih kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Tingkat partisipasi pemilih, seharusnya menjadi salah satu indikator penting sejauhmana respon pemilih terhadap pemilu.

Daerah Pemilihan, Proporsionalitas, dan Fragmentasi Sistem Kepartaian

Proporsional tidaknya suatu pemilu terkait erat dengan besaran daerah pemilihan; penambahan kursi dalam setiap daerah pemilihan akan meningkatkan proporsionalitas, oleh karena tingkat deviasi (disproporsionalitas) semakin menurun. Namun, meningkatnya proporsionalitas sebagai akibat dari penambahan kursi di setiap daerah pemilihan, berbanding terbalik dengan tingkat fragmentasi sistem kepartaian. Dimana semakin meningkat jumlah kursi …Read More