Go to Top
  • No products in the cart.

Penetapan Alokasi Kursi dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota

Beberapa waktu lagi alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika melihat aturan dalam undang-undang pemilu no 10, ada mandat eksplisit bahwa sedapat mungkin peta daerah pemilihan dan jumlah kursi daerah pemilihan untuk pemilu 2009 tidak berubah seperti 2004, kecuali undang-undang menyatakan lain.

Sebagai penyelenggara yang sekaligus penyusun regulasi teknis atas tahapan di atas, KPU memiliki mandat yang tidak saja berdasarkan asas normatif, lebih dari itu termasuk didalamnya terkait dengan prinsip keadilan (proporsionalitas dan keterwakilan penduduk).

Meskipun aturan pedoman penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota telah ditetapkan oleh KPU melalui peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008, beberapa catatan kritis perlu diajukan. Hal ini penting karena berkaca dari penetapan alokasi kursi pada pemilu 2004 yang bermasalah; pelanggaran batas alokasi 3-12 kursi/daerah pemilihan, kesalahan penghitungan alokasi kursi DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk (lihat lampiran), maupun ketidakjelasan sumber data penduduk dan batas waktu finalnya sebagai basis data alokasi kursi.

Sebagai penyelenggara yang sekaligus penyusun regulasi teknis atas tahapan di atas, KPU memiliki mandat yang tidak saja berdasarkan asas normatif, lebih dari itu termasuk didalamnya terkait dengan prinsip keadilan (proporsionalitas dan keterwakilan penduduk). Meskipun aturan pedoman penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota telah ditetapkan oleh KPU melalui peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008, beberapa catatan kritis perlu diajukan. Hal ini penting karena berkaca dari penetapan alokasi kursi pada pemilu 2004 yang bermasalah; pelanggaran batas alokasi 3-12 kursi/daerah pemilihan, kesalahan penghitungan alokasi kursi DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk (lihat lampiran), maupun ketidakjelasan sumber data penduduk dan batas waktu finalnya sebagai basis data alokasi kursi.

Sila baca lebih lanjut dan unduh

970 total views, 1 views today

About Admin SPD

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi -- Kanal ide, gagasan, dan pemikiran tentang pemilu, pemerintahan, dan demokrasi Indonesia

Leave a Reply