Go to Top
  • No products in the cart.

Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan

Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan

“Teori, Prinsip, Praktek Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan”

IMG-20160813-WA0009

Menjelang pembahasan dalam rangka perubahan rancangan undang-undang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD 2014 (Pemilu Legislatif), beberapa isu mengemuka dalam perdebatan, antara lain; Ambang Batas Perwakilan (parliamentary threshold), Alokasi Kursi dan Besaran Daerah Pemilihan (district magnitude), dan Formula Perolehan Suara-Kursi partai politik (electoral formula). Ketiga isu tersebut, dipahami sebagai instrumen atau perangkat teknis pemilu yang berkaitan secara langsung dalam konversi suara partai politik menjadi kursi perwakilan.

Khusus pada isu alokasi kursi daerah pemilihan. Saat ini proposal yang berkembang terkait alokasi kursi daerah pemilihan, adalah penurunan besaran alokasi kursi setiap daerah pemilihan antara; 3-6, 3-8, dan 3-10 kursi. Beberapa argumen yang mengemuka pada isu penurunan besaran magnitude daerah pemilihan, didasarkan pada keinginan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan sekaligus menciptakan stabilitas pemerintahan, memperkuat basis legitimasi wakil dan mendekatkannya dengan pemilih. Pada sisi lain, muncul pertanyaan, apakah sistem kepartaian yang ada dianggap sudah sangat meluas atau ekstrim. Pertanyaan berikutnya, jika alokasi kursi daerah pemilihan diturunkan, apakah tidak membawa dampak pada perubahan peta daerah pemilihan. Hal ini beranjak dari pembentukan daerah pemilihan di Indonesia, yang secara tradisi berbasis wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan).

 

Lebih Lanjut dapat diunduh pada link dibawah ini

4. Pointers Daerah Pemilihan

1,034 total views, 1 views today

, , ,

About Admin SPD

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi -- Kanal ide, gagasan, dan pemikiran tentang pemilu, pemerintahan, dan demokrasi Indonesia

Leave a Reply