Go to Top
  • No products in the cart.

Membaca Kebutuhan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu

Desain kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memutus sengketa pemilu menghadirkan konsekuensi terhadap beban kerja Bawaslu. Tanpa mengesampingkan prioritas utama Bawaslu sebagai stakeholder kunci dalam menggandeng masyarakat sipil melakukan pengawasan pemilu agar berjalan demokratis, konsentrasi kerja juga harus mulai difokuskan dalam membangun mekanisme penyelesaian sengketa hukum pemilu. Dengan demikian, diharapkan kedapan Bawaslu dapat menjadi lembaga penyelenggara yang kredibel dalam upaya memulihkan hak elektoral peserta pemilu.

Berkaca pada pengalaman dua kali periode kerja Bawaslu dalam Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, sudah tentu banyak evaluasi yang dilakukan dalam memperbaiki kinerjanya. Desain kewenangan Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilu diberikan oleh UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, baru dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 yang saat ini sedang berlangsung. Mendasar pada pengalaman tersebut, diperlukan kapasitas kelembagaan Bawaslu sebagai penyelesai sengketa mulai dari personal komisioner Bawaslu yang memiliki visi yang kuat mengenai desain penyelesainan sengketa serta kapasitas daya dukung organisasi yang mumpuni dalam mengoperasionalkan kewenangan tersebut.

Membaca kebutuhan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu

715 total views, 1 views today

, ,

About Admin SPD

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi -- Kanal ide, gagasan, dan pemikiran tentang pemilu, pemerintahan, dan demokrasi Indonesia

Leave a Reply