Go to Top
  • No products in the cart.

Demokrasi Langsung – Pileg dan Pilpres Akan Digabung

Sesudah pemilihan kepala daerah dilakukan serentak hingga tahapan ketiga, kini ada rencana untuk menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Namun, masalah ini cukup pelik.

Jakarta – Pemerintah dan DPR berencana hendak menggabungkan dua regulasi terkait pemilihan yakni Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Penggabungan dua regulasi tersebut konsekuensi dari pemilu nasional serentak yang akan dilaksanakan pada 2019. Tapi, menggabungkan dua pemilu nasional bukan perkara mudah.

“Soal integrasi pemilu antara Pileg (pemilu legislatif ) dan Pilpres (pemilihan presiden) memang menjadi masalah yang pelik saat ini,” kata Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, di Jakarta, Jumat (12/8).

Namun August memahami, peliknya penggabungan pemilu, karena masalah ini lebih dominan berada pada faktor psikologis dari hampir semua partai politik. Jadi, bukan masalah-masalah yang berasal dari aspek-aspek yang bersifat teknis. Meski pun sebagian besar partai politik yang ada dan pemerintah itu sendiri berpengalaman dalam penyelenggaraan dan kompetisi pemilu. Namun yang masih belum bisa terlihat jelas adalah fenomena politik yang sama sekali baru, yaitu ketika Pileg dan Pilpres diserentakkan.

“Kalau variabel-variabel teknis, saya kira lebih mudah dipetakan dan dicarikan pemecahannya. Namun, terlihat kegamangan dari partai politik dan pemerintah dalam pembahasan dan penyelesaian Undang- Undang,” ujar August.

Ada kesan, kata Auguts, jika variabel-variabel teknis pemilu dipecahkan, namun masih menyisakan pertanyaan besar terkait dengan, apakah variabelvariabel tersebut menjadi jawaban atas situasi politik baru yang akan dihadapi. Pada sisi lain, partai politik dan pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang juga sadar betul ada constraint yang tidak bisa diabaikan.

“Misalnya waktu, karena dapat berpengaruh secara signifikan terhadap persiapan pemilu,” katanya.

Meski begitu, lanjut August, bukan berarti tidak ada peluang untuk memetakan masalah secara jernih. Misalnya, jika Pileg dan Pilres diserentakkan, ada pertanyaan besar yang harus dijawab terkait ketidaksingkronan indikator pentingnya. Contihnya dalam Pilpres, berlaku prinsip satu orang, satu milai dan satu suara (Opovov).

Sedangkan dalam Pileg tidak seperti itu. Selama ini, ketika pemilunya terpisah, dampaknya tidak terlalu dirasakan. Namun ketika pemilu diserentakkan, dampaknya akan lain. Karena, jika dibiarkan, maka hasil pemu secara serentak, akan punya potensi presiden terpilih, belum tentu mendapatkan dukungan signifikan kursi di DPR. “Hal ini selanjutnya akan berdampak juga pada efektif tidaknya roda pemerintahan,” kata dia.

Bila masalah ini bisa mendapatkan perhatian secara memadai, kata August, maka start pembahasan dapat dimulai dari sana. Misalnya menata daerah pemilihan DPR agar Opovov. Agar singkron dengan pemilu presiden.

Selanjutnya variabelvariabel lain juga mulai bisa disertakan dalam pembahasan, semisal metode alokasi dan penghitungan suara-kursi partai yang paling proporsional, konsisten, monoton, dan tidak berat sebelah.

Capres Tunggal

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan pemerintah akan mengatur ketentuan capres tunggal. Ketentuan itu bakal masuk dalam revisi UU Pemilu yang akan menyatukan UU Pemilu Legislatif dan Pilpres.

Menurut Tjahjo, salah satu isu krusial yang masuk dalam revisi UU Pemilu adalah terkait dengan capres tunggal. Katanya, harus ada antisipasi dalam UU, jika kemudian dalam kontestasi pemilihan presiden, hanya ada satu pasangan calon. “Salah satunya memuat ketentuan calon presiden tunggal,” kata Tjahjo.

Pengaturan tentang capres tunggal, lanjut Tjahjo, berkaca pada apa yang terjadi di Pilkada serentak tahun 2015. Saat itu, di beberapa daerah, pasangan calon yang maju hanya satu pasangan saja.

Sementara, UU Pilkada tak mengatur itu. Tentu itu, jadi problem tersendiri. Maka, agar tak terulang dalam pemilihan presiden, ketentuan tentang capres tunggal perlu dimasukan. –  ags/AR-3

Sumber:  http://www.koran-jakarta.com/pileg-dan-pilpres-akan-digabung/

982 total views, 4 views today

, , ,

About Admin SPD

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi -- Kanal ide, gagasan, dan pemikiran tentang pemilu, pemerintahan, dan demokrasi Indonesia

Leave a Reply