Go to Top
  • No products in the cart.

Desakan Bawa Ketua DPR Marzuki Ali ke BK

JAKARTA — Desakan membawa Ketua DPR Marzuki Ali ke Badan Kehormatan (BK) DPR tetap menguat. Hal ini terkait pembatalan pemanggilan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama dalam pekan ini. Sekalipun Marzuki sudah mengelak dengan mengatakan dia hanya meminta pemanggilan dilakukan setelah jadwal dan agenda kegiatan komisi disahkan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Sementara BK berpendapat masalah ini sudah diselesaikan di Bamus.

”Sudah ada banyak pelanggaran dia (Marzuki) lakukan. Layak dibawa ke BK,” kata peneliti di Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Yulianto, Jumat (30/10) petang.

Pembatalan rapat komisi VIII dan IX, sebut dia, sangat jelas memperlihatkan arogansi Marzuki sebagai pimpinan dewan. ”Fungsi ketua DPr itu bukan seperti struktural yang bisa memerintahkan atau membatalkan. Tapi lebih untuk koordinatif dan komunikasi antarlembaga,” kata Yulianto.

Pembatalan sepihak rapat-rapat itu, imbuh dia, merupakan penghalangan pelaksanaan tugas dan kewenagan pejabat negara. Fungsi kontrol DPR pun termandulkan. Yulianto mengatakan elemen masyarakat sebenarnya berharap anggota komisi DPR yang terhalangi haknya akan melakukan pengaduan ke BK. Karena, ujar dia, pembatalan rapat itu terkait langsung dengan hak konstitusional mereka sebagai anggota DPR. ”(Tapi) kalau kemudian ternyata tidak juga dilakukan, kami berencana mengadukan Marzuki ke BK,” ujar Yulianto.

Setidaknya pengaduan akan dilakukan sembilan lembaga swadaya masyarakat. Yaitu, KRHN, Indonesia Corruption Watch (ICW), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), dan Sugeng Sarjadi Sindicate (SSS).

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Chairuman Harahap berpendapat belum ada cukup alasan untuk membawa Marzuki ke lembaganya. Meski seharusnya Marzuki tak melakukan langkah tersebut, Chairuman berpendapat persoalan yang ada hanyalah belum terbiasanya Marzuki dengan mekanisme yang ada di DPR. ”Ini bukan masalah etik, tapi miss komunikasi saja,” ujar dia, Kamis (29/10).

Meski demikian, Chairuman mengatakan lembaganya akan menindaklanjuti jika ada pengaduan terkait ‘insiden’ pembatalan pemanggilan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama ini. ”BK siap menindaklanjuti jika ada pengaduan. Sehingga ke depannya tidak ada yang dianggap menghalangi berjalannya hak anggota,” tegas Chairuman.

Sementara, Wakil Ketua DPR Priyo Budhi Santoso mengatakan pimpinan DPR memang tidak memiliki kewenangan melarang pemanggilan menteri ataupun mitra kerja Komisi di DPR. Ketika komisi sudah membuat keputusan mengundang mitra kerja, kata dia, pimpinan DPR bertugas meneruskan surat tersebut. ”Itu adalah wewenang penuh dari komisi,” ujar dia. Ketika undangan sudah dikirimkan dan menyertakan tanda tangan pimpinan, ujar Priyo, undangan tak dapat dibatalkan. ”Kami ini kan kepemimpinannya kolektif dan kolegial, jadi hendaknya saling menghormati,” kata dia.

Tapi, Priyo pun masih memberikan ‘pembelaan’ kepada Marzuki. Menurut dia, langkah yang ditempuh Marzuki hanya dalam kerangka pembenahan pola kerja DPR. ”Mungkin (alasannya) karena (agenda) pemanggilan belum melalui bamus (badan musyawarah),” ujar dia. Mendapat banyak kritik keras, Kamis (29/10) malam, Marzuki pun menyambangi ruang wartawan DPR dan memberikan penjelasan versinya mengenai beberapa langkah DPR dalam sepekan terakhir.

Dia membantah telah melakukan pelarangan pemanggilan menteri kesehatan dan Menteri Agama. Marzuki mengatakan dia hanya memberikan pendapat kepada Wakil Ketua DPR yang membidangi komisi VIII dan IX, Marwoto Mitrohardjono, bahwa Badan Musyawarah belum mengesahkan agenda dan jadwal sidang komisi. Dia pun hanya meminta Marwoto untuk menegakkan kesepakatan, bahwa setiap keputusan pimpinan DPR harus dikoordinasikan. ”Ada pembagian tugas, tapi kami sebelumnya sudah bersepakat semua yang dikerjakan masing-masing harus diinfokan,” kata Marzuki.

Menurut Marzuki, yang dia lakukan semata menegakkan ketertiban organisasi. Yaitu, bekerja sesuai mekanisme, runtut, dan tak semata menuruti kebiasaan. Tak ada pula intervensi baik dari Pemerintah atau siapapun terkait hal ini. ”Jadwal belum ada kok sudah melangkah,” ujar dia. Marzuki menekankan dia hanya ingin DPR terbangun dengan terkonsep. ”Artinya (pemanggilan) itu hanya ditunda, (setelah) persiapan lebih baik. Ini mekanisme. Siapa lagi yang hormati mekanisme kalau bukan kita,” papar dia.

Ketua BK Gayus Lumbuun berpendapat, kasus pembatalan pemanggilan menteri ke DPR oleh Marzuki sudah tidak perlu dilanjutkan. ”Pendapat saya, ini telah diselesaikan di Bamus. Kemarin itu karena kebelumpahaman ketua soal tatib saja, dia pahamnya (pemanggilan) harus lewat bamus dulu,” kata Gayus, Jumat (30/10) petang. Menurut Gayus, kalau bamus tidak bisa mendapatkan solusi, barulah BK mengambil langkah. ”Tapi karena Bamus sudah memutuskan pemanggilan menteri tak perlu menunggu bamus, tak ada lagi substansi yang perlu diperiksa di BK,” kata dia.

Gayus berpendapat, masih banyak pekerjaan lain yang butuh konsentrasi DPR daripada kasus ini. Pemberitaan luas dan kecaman terkait sikap Marzuki, menurut dia sudah cukup menjadi pembelajaran bagi yang bersangkutan. ”Kemarin ini pelanggaran tatib, yang terimbas pada etika,” ujar dia. ann/pur

Sumber : Republika online

 

873 total views, 1 views today

About Admin

http://aziz.or.id

Leave a Reply