Go to Top
  • No products in the cart.

Pemilu Indonesia “Over Threshold”

Jakarta – Pemilu Indonesia, dinilai sudah over threshold. Penerapan ambang batas perwakilan atau threshold gagal menjadi instrumen penyederhanaan partai. Justru sistem kepartaian dari pemilu semakin meluas alias tidak sederhana.

Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengatakan itu dalam acara diskusi bertajuk, “Membaca Secara Kritis Sistem Pemilu Yang Menjadi Isu-isu Krusial Dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu”, di Jakarta, Minggu (21/8). Menurut August, selain gagal menyederhanakan sistem kepartaian, penerapan ambang batas perwakilan juga menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu, karena efek suara terbuang yang dihasilkannya.

“Patut diingat, threshold di Indonesia tidak hanya satu, sebagaimana yang dipahami selama ini yakni threshold formal 3,5 persen, namun ada threshold lain,” katanya.

Kata August, ada sejumlah threshold terselubung di daerah pemilihan yang berkisar antara 5-10 persen dan threshold metode penghitungan. Belum lagi syarat kepesertaan yang juga termasuk threshold dan threshold keterpilihan caleg dan capres. “Pendek kata pemilu di Indonesia bisa dikatakan sudah over threshold,” kata dia.

Mengenai isu-isu krusial yang masuk dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu, August mengapresiasi langkah pemerintah yang mengakomodasi setidaknya empat alternatif sistem pemilu. Empat sistem itu adalah daftar terbuka, daftar tertutup, daftar calon modifikasi dan model kombinasi pencalonan atau campuran. Namun memang jika dikaitkan dengan misi UU Pemilu yakni menjaga proporsionalitas dan derajat keterwakilan yang lebih tinggi perlu diajukan dua alternatif sistem.

“Pertama sistem proporsional daftar tertutup untuk tingkat nasional dan provinsi, sedangkan untuk tingkat kabupaten atau kota menggunakan daftar terbuka,” ujar August.

Alternatif kedua, kata August, tetap mempertahankan sistem yang dipakai pada pemilu 2014, yakni daftar terbuka dan dapil tidak berubah dengan modifikasi mekanisme alokasi perolehan suara kursi partai. Penghitungan suara kursi partai dihitung pada tingkat provinsi, untuk dialokasikan ke tingkat dapil dan diduduki oleh calon dengan suara terbanyak. “ Misi UU Pemilu hendaknya disebutkan agar jadi rujukan yang sesuai dengan perumusan RUU,” ujarnya.

Pemilu legislatif dan pemilihan presiden serentak, lanjut August, hendaknya juga di ikuti dengan penataan alokasi kursi DPR dan pembentukan dapil. Penataan ini dimaksudkan agar terjadi kesesuaian prinsip satu orang, satu suara dan satu nilai atau Opovov dari dua sistem pemilu yang berbeda dan saat ini hendak disatukan.

“Terkait ambang batas perwakilan, pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat dikatakan kelebihan ambang batas. Baik itu batas formal 3,5 persen maupun bentuk lainnya. Ambang batas juga tidak berkorelasi secara linier dengan tujuan penyederhanaan sistem kepertaian. Data-data justru memperlihatkan hal sebalinya,” urai August.

13 Isu 

Krusial Sementara itu, Dhani Syarifudin Nawawi, anggota tim pakar pemerintah dalam penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang juga menjadi pembicara di diskusi tersebut mengatakan, bahwa ada 13 isu krusial dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Menurut Dhani, disempurnakannya tiga UU yakni UU Pemilu Legislatif, UU Pilpres dan UU Penyelenggara Pemilu, adalah untuk menyempurnakan sistem kepemiluan di Indonesia. “ Prinsipnya mempercepat proses,” kata dia.

Draf RUU Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri kata Dhani, berisi himpunan-himpunan pengalaman dari pemilu ke pemilu. Tujuan dari RUU Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri adalah memperbaiki kekurangan dari empat pemilu yang sudah dilakukan. Tujuannya adalah mempersingkat waktu, pemilu yang efektif dan hemat biaya.

“Kami harap betul UU tidak hanya sebatas untuk hadapi pemilu 2019, tapi menampung semua problem yang muncul pada 2024. Pada 2024 adalah pemilu serentak penuh, antara Presiden, DPR, DPRD dan Pilkada,” kata Dhani.

Sumber : http://www.koran-jakarta.com

Link      :  http://www.koran-jakarta.com/pemilu-indonesia-over-threshold/

697 total views, 1 views today

About Admin SPD

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi -- Kanal ide, gagasan, dan pemikiran tentang pemilu, pemerintahan, dan demokrasi Indonesia

Leave a Reply