Go to Top
  • No products in the cart.

Survei Abal-Abal Menjamur, Harus Ada Tindakan Tegas

Survei sudah terbukti menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mendeteksi opini publik dan perilaku pemilih dalam sebuah pemilu. Survei dapat membantu kandidat presiden, gubernur, bupati/walikota, dan partai politik, untuk mengukur besaran dukungan publik terhadap mereka, sekaligus mengetahui ekspektasi masyarakat terhadap calon pemimpinnya atau calon partai politik pilihannya.

“Manfaat dari sebuah kegiatan ilmiah bernama survei sangat banyak. Jika dianologikan sebagai perang udara, maka survei seperti radar. Jika perang darat, maka survei itu seperti perimeter,” kata Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH), Dian Permata, di Jakarta, melalui siaran persnya, Minggu (18/8).

Dikatakan Dian, saking canggih dan banyaknya manfaat dari survei, para kandidat presiden, gubernur, bupati/walikota, dan partai politik, lantas seperti berlomba untuk menggunakan jasa lembaga yang menawarkan survei. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari modernisasi dan liberalisasi politik di Tanah Air.

Diketahui, ilmu survei yang lazim digunakan oleh para kandidat dan partai politik itu sendiri berasal dari Amerika Serikat (AS). Bisa dikatakan, Gallup, sebuah lembaga penelitian di AS, adalah salah satu pelopor dan pengembang ilmu survei. Gallup sudah melakukan ratusan tes ilmiah kesahihan ilmu survei tersebut.

“Di setiap perhelatan pilpres di AS, Gallup kerap mengeluarkan hasil survei mereka. Publik AS kerap menanti hasil riset Gallup. Dan hasil survei mereka kerap jadi rujukan. Maka tidak heran apabila Gallup dan AS menjadi kiblat ilmu seperti ini,” kata Dian.

Malaysia dan Filipina, menurut Dian pula, adalah contoh dua jiran Indonesia yang kerap menggunakan ilmu survei jenis ini. Di Malaysia ada Merdeka Center (MC), sedangkan di Filipina ada Social Weather Station (SWS). Namun di Indonesia, ilmu ini terbilang baru di dunia perpolitikan di Indonesia.

Maka tidak heran, menurut Dian, apabila jumlah pegiat survei di Indonesia belum begitu banyak. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah pelaksanaan pemilu di Indonesia. “Di Indonesia ada sekitar 500-an pelaksanaan pilkada. Ini ceruk yang sangat besar bagi pegiat survei,” katanya.

Sayangnya, kata alumnus Universiti Sains (USM) itu, ceruk yang besar tersebut disalahtafsirkan oleh pelbagai pihak yang ingin mengeruk keuntungan semata. Seperti bermunculannya lembaga penelitian non-mainstream survei, atau lembaga penelitian yang tidak memiliki kepakaran di bidang survei namun justru menawarkan jasa survei. Fenomena seperti ini terjadi dalam lima tahun terakhir. Akibatnya bisa ditebak, hasil riset berupa survei yang mereka publikasikan sangat diragukan.

Contoh kasus hasil riset survei yang disebutkan Dian, antara lain yang dilakukan oleh lembaga penelitian Proximity tentang peta kekuatan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur. Dalam publikasi hasil riset survei yang diumumkan di media massa Jawa Timur pada 13 Agustus 2013 itu menurutnya, mereka tidak mencantumkan teknik metodologi apa yang digunakan untuk meraih responden. Juga, tidak menyebutkan tingkat kepercayaan atau level of confidence.

“Padahal level of confidence, jumlah sampel atau responden, dan margin of error, saling berkaitan. Ketiganya merupakan pisau analisis. Mereka hanya menyebutkan jumlah responden 1.200, dengan margin of error (MoE) 3 persen. Jika menggunakan level of confidence 95 persen untuk jumlah sampel 1.200, maka margin of error adalah 2,83 persen. Jika menggunakan level of confidence 99 persen untuk jumlah sampel 1.200, maka margin of error adalah 3,71 persen. Ini membingungkan. Angka margin of error dan jumlah responden tidak nyambung,” paparnya.

Contoh lainnya yang disebutkan Dian adalah hasil survei nasional oleh Focus Survey Indonesia (FSI), tentang calon presiden dan partai politik. Dalam paparannya di media massa pada 2 Agustus, Dian mencatat FSI tidak mencatumkan level of confidence dan margin of error. Mereka hanya mencantumkan jumlah sampel mereka 10.000 di 5.000 desa dari 21 provinsi.

“Dari keterangan itu saja, sudah terbilang aneh. Untuk unit analisis survei nasional adalah provinsi, bukan desa. Survei tingkat gubernur, maka unit analisisnya kabupaten dan kota, serta seterusnya. Survei tersebut juga tidak bisa dimasukkan ke kategori survei nasional, lantaran hanya 21 provinsi. Pun juga demikian penggunaan sampel yang mencapai 10.000 dengan menggunakan 18 hari. FFH saja yang menggunakan 1.070 dan 2.000 sampel, perlu waktu 1 bulan lebih, (untuk) tes instrumen, perizinan, spot check, analisa data, dan lainnya,” paparnya lagi.

FSI juga menurut Dian, menolak mengungkapkan metodologi apa yang digunakan. Padahal sejatinya, metodologi dan segala perangkat pendukung kegiatan survei, wajib diungkapan kepada publik. Kewajiban itu jelas di dalam kode etik WAPOR (World Association for Public Opinion Research). Karenanya menurutnya, tidak mengherankan apabila keduanya dituduh melakukan pembohongan publik. Ketidakpahaman dan ketaatan metodologi adalah secuil alasannya.

Lebh jauh, efek bola salju dari perilaku kedua lembaga tersebut, menurut Dian, menyebabkan kredibilitas lembaga dan pegiat survei ada di titik nadir. Tentu saja menurutnya, hal ini tidak bisa didiamkan begitu saja. “AROPI (Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia) sebagai asosiasi pegiat survei, harus berani menjewer perilaku seperti ini. Kasihan publik yang disesatkan dengan data-data seperti itu,” tandasnya.

Sumber : www.beritasatu,com

http://www.beritasatu.com/nasional/132429-survei-abalabal-menjamur-harus-ada-tindakan-tegas.html

 

759 total views, 1 views today

About Admin SPD

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi -- Kanal ide, gagasan, dan pemikiran tentang pemilu, pemerintahan, dan demokrasi Indonesia

Leave a Reply