Go to Top
  • No products in the cart.

Daerah Pemilihan, Proporsionalitas, dan Fragmentasi Sistem Kepartaian

Proporsional tidaknya suatu pemilu terkait erat dengan besaran daerah pemilihan; penambahan kursi dalam setiap daerah pemilihan akan meningkatkan proporsionalitas, oleh karena tingkat deviasi (disproporsionalitas) semakin menurun. Namun, meningkatnya proporsionalitas sebagai akibat dari penambahan kursi di setiap daerah pemilihan, berbanding terbalik dengan tingkat fragmentasi sistem kepartaian. Dimana semakin meningkat jumlah kursi yang dialokasikan dalam setiap daerah pemilihan (proporsionalitas yang meningkat), maka fragmentasi sistem kepartaian juga  semakin meluas

Berangkat dari preposisi di atas maka perumusan formula undang-undang pemilu, seharusnya merupakan kaitan antara aspek besaran kursi daerah pemilihan yang memberi pengaruh langsung pada meningkat-menurunnya derajat proporsionalitas suatu pemilu. Kedua, semakin proporsional suatu pemilu (penambahan kursi pada setiap daerah pemilihan), maka fragmentasi politik sistem kepartaian juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, upaya perbaikan yang harus dipikirkan oleh para perumus undang-undang dan pembaharu pemilu adalah, mengkaitkan konsekuensi politis dari perumusan formula pemilu tersebut. Sehingga dapat dikalkulasi secara jelas, apakah proporsionalitas pemilu (pengurangan jumlah alokasi kursi daerah pemilihan), atau peningkatan fragmentasi sistem kepartaian (menambah alokasi kursi daerah pemilihan) yang akan menjadi korban. Tentu saja, ini bukan isu yang sederhana untuk dipilih dalam merekomendasikan formula kebijakan dalam perumusan undang-undang pemilu.

Sila baca lebih lanjut dan unduh

764 total views, 1 views today

About Admin SPD

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi -- Kanal ide, gagasan, dan pemikiran tentang pemilu, pemerintahan, dan demokrasi Indonesia

Leave a Reply