Go to Top
  • No products in the cart.

Home

NEWS

Evaluasi 3 Tahun JKW-JK; Pertaruhan Komitmen Koalisi JKW di Tahun Politik

Usia pemerintahan Joko Widodo (JKW) dan Jusuf Kalla (JK) genap tiga (3) tahun.  Konsolidasi dukungan partai politik (parpol) pemerintah terbilang terus mendapat ujian. Pada periode awal pemerintahan, dukungan hanya berasal dari PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Koalisi ini awalnya hanya meraup 40.95 persen suara atau setara dengan 208 kursi parlemen (37.1 persen dari total jumlah kursi DPR). Dengan sebaran, PDI Perjuangan 109 kursi atau 19.4 persen. PKB dengan 47 kursi atau 8.4 persen. Partai Nasdem dengan 36 kursi atau 6.4 persen. Partai Hanura dengan 16 kursi dengan 2.9 persen.

Setelah pemerintahan berlangsung setahun, PPP, Partai Golkar, dan PAN bergabung dengan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KPPP). Dengan masuknya tiga partai menjadi bagian KPPP – PPP dengan 39 kursi atau 7 persen, Partai Golkar 91 kursi atau 16.2 persen, dan PAN dengan 48 kursi 8.6 persen-, praktis kekuatan koalisi yang awalnya minoritas berubah menjadi mayoritas dengan porsi penguasaan 68.9 persen kursi DPR. Dalam situasi demikian roda pemerintahan teoretis berjalan efektif, karena lebih mudah dalam pengambilan setiap kebijakan.

lebih lanjut, silakan klik tautan di bawah ini

01112017 Evaluasi 3 Tahun JKW-JK

Efektivitas Presidensialisme dalam Jebakan Daftar Terbuka

SECARA instrumental, kerangka legal pelaksanaan pemilu serentak 2019 telah disediakan dengan diundangkannya UU No 7/2017 tentang Pemilu. Namun, bagaimana para aktor politik baik partai, caleg, dan capres memahami dan menerjemahkan pemilu serentak 2019, masih menyisakan tanda tanya besar.

Mengingat, ini kasus pertama dan belum ditemui preseden sebelumnya di Indonesia. Harapan besar ingin dicapai melalui keserentakan, yaitu meminimalkan ekses bawaan presidensialisme multipartai. Ekses itu meniscayakan hadirnya situasi, yaitu presiden beroleh legitimasi mayoritas pemilih, tetapi berkebalikan dengan kursi dukungan di parlemen. Situasi itu memunculkan fenomena Parlamentarisierung des Praesidentialismus atau parlementarisasi sistem presidensial (Nolte, 2004).

Read more

SIPOL Instrumen Awal Menuju Pelembagaan Sistem Kepartaian Modern

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta  Pemilu 2019.  Sebanyak 27 parpol mendaftarkan diri ke KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Setelah menerima pendaftaran parpol, KPU melakukan tahap berikutnya, yaitu Tahapan Verifikasi Administrasi.

Verifikasi Administrasi dengan meneliti dokumen kepengurusan, dokumen sewa gedung, nomor rekening parpol, dan sebagainya. Penelitian administrasi yang berlangsung hingga 15 November 2017 tersebut, dilakukan guna membuktikan apakah data-data yang diinput dalam SIPOL telah memenuhi unsur kelengkapan, kebenaran dan keabsahan. Misalnya, apakah terdapat keanggotaan atau pengurus ganda pada sebuah parpol.

“Pada taraf ini, SIPOL mempermudah KPU dalam melaksanakan tugasnya. Tapi tidak berhenti di situ saja. Pegiat pemilu dan publik juga melihat dan sekaligus dapat menilai sejauh mana parpol dari sisi tertib administrasi,” buka Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz di Jakarta (18/10/17)

 

Sila baca lenin lanjut dan unduh

SIPOL Instrumen Awal Menuju Pelembagaan Sistem Kepartaian Moderen 190102017