Go to Top

Home

NEWS

POLITIK UANG; Metode Primitif Nan Efektif

Hari ini, 15 Februari 2017, masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dan dipilih
menyalurkan hak politiknya. Ada 101 wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah
(pilkada) pada gelombang pilkada serentak kedua. Tujuh pilkada di tingkat provinsi, 18 kota, dan
76 kabupaten. Pelaksanaan pilkada gelombang kedua ini khusus bagi daerah yang akhir masa
jabatan kepala dan wakil kepala daerahnya berakhir antara Juli 2016 dan Desember 2017.

Selepas itu, akan dilaksanakan pilkada serentak gelombang. Ini akan dilaksanakan pada Juni
2018. Ini untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019. Sedangkan
pilkada gelombang keempat akan dilakukan pada 2020. Ini untuk kepala daerah hasil pilkada 9
Desember 2015. Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022. Ini untuk
kepala daerah hasil pilkada yang dilaksanakan hari ini, 15 Februari 20017. Pilkada serentak
gelombang akan dihelat pada 2023. Ini hasil pilkada 2018. Barulah, pada 2027, dilakukan
pilkada serentak secara nasional. Jadi mulai 2027, pilkada dilakukan serentak di seluruh provinsi,
kabupaten, dan kota serta dilakukan kembali tiap lima tahun sekali.

 

Lebih lanjut artikel dapat diunduh pada tautan di bawah ini

POLITIK UANG; PRIMITIF NAN EFEKTIF

Membaca Kebutuhan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu

Desain kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memutus sengketa pemilu menghadirkan konsekuensi terhadap beban kerja Bawaslu. Tanpa mengesampingkan prioritas utama Bawaslu sebagai stakeholder kunci dalam menggandeng masyarakat sipil melakukan pengawasan pemilu agar berjalan demokratis, konsentrasi kerja juga harus mulai difokuskan dalam membangun mekanisme penyelesaian sengketa hukum pemilu. Dengan demikian, diharapkan kedapan Bawaslu dapat menjadi lembaga penyelenggara yang kredibel dalam upaya memulihkan hak elektoral peserta pemilu.

Berkaca pada pengalaman dua kali periode kerja Bawaslu dalam Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, sudah tentu banyak evaluasi yang dilakukan dalam memperbaiki kinerjanya. Desain kewenangan Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilu diberikan oleh UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, baru dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 yang saat ini sedang berlangsung. Mendasar pada pengalaman tersebut, diperlukan kapasitas kelembagaan Bawaslu sebagai penyelesai sengketa mulai dari personal komisioner Bawaslu yang memiliki visi yang kuat mengenai desain penyelesainan sengketa serta kapasitas daya dukung organisasi yang mumpuni dalam mengoperasionalkan kewenangan tersebut.

Membaca kebutuhan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu

METODE PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA-KURSI PARTAI POLITIK

Terkait dengan isu metode konversi suara ke kursi atau Penghitungan Suara-Kursi Partai Politik, perlu diberikan catatan tersendiri. Berdasarkan usulan yang ada, hingga saat ini tersedia 3 (tiga) Metode Penghitungan Perolehan Suara-Kursi Partai Politik, yaitu:

  1. Metode Kuota Hare/Niemeyer/Hamilton-LR seperti yang kita pakai dalam pemilu saat ini.
  2. Metode Divisor Sainte Laguë Murni (Bilangan Pembagi adalah bilangan ganjil 1,3,5,7,…. dst) dan
  3. Metode Divisor Sainte Laguë Modifikasi (Bilangan Pembagi dimulai dengan angka 1.4, 3, 5,7,…dst).[1]

Ketiga metode di atas diusulkan karena menjadi jawaban cara penghitungan perolehan suara yang proporsional, adil, tidak berat sebelah baik bagi partai besar, menengah ataupun kecil. Namun satu yang dilupakan adalah, usulan metode penghitungan ini hanya menyertakan cara ataupun simulasi penghitungannya saja, tanpa dilengkapi kriteria maupun ukuran untuk menilai apakah metode penghitungan tersebut proporsional atau tidak, atau bahkan proporsional dibanding yang mana.

Untuk lebih lengkapnya silakan diunduh artikel pada tautan di bawah ini.

METODE PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

 

[1] Disebut juga Metode Skandinavia. Metode ini digunakan di Denmark untuk memilih anggota Folketing (DPR).

Alokasi Kursi Legislatif dan Dapil Jadi Fokus Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu

Jakarta – Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu bakal segera dibahas pemerintah dan DPR. Isu alokasi kursi dan pembentukan peta daerah pemilihan (dapil) diharapkan dapat diperhatikan saat pembahasan.

“Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu hendaknya memberikan porsi tersendiri agar terjadi perbaikan atas berbagai masalah dalam alokasi kursi dan pembentukan peta dapil, baik DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota,” kata Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) spesialisasi sistem politik dan pemerintahan, Pipit R Kartawidjaja, dalam diskusi “Problematika Alokasi Kursi dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan Pemilu Indonesia” di Jakarta, Minggu (9/10).

Read more

sb1