Go to Top
  • No products in the cart.

Pembacaan Atas Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pranata hukum yang semakin kuat dalam menjamin alokasi kursi dan pembentukan dapil DPRD Kabupaten/Kota yang proporsional, adil dan ajeg. Selain itu, KPU periode 2017-2022 realtif memiliki beban yang lebih ringan dalam menyusun alokasi kursi dan pembentukan dapil.

Akan tetapi, semua kemudahan dan pranata hukum yang diberikan seolah menjadi kemewahan yang tidak berguna jika kita melihat hasil alokasi kursi dan penataan dapil Agggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU. Setidaknya, beberapa permasalahan yang muncul atas penetapan dapil DPRD kabupaten/kota adalah:

  1. Dapil loncat atau “dapil superman”, mencederai prinsip keutuhan wilayah (integralitas). Berpotensi memunculkan gerrymandering.
  2. Ketidak-konsistenan KPU menyusun peta dapil yang terbagi ke dalam:
    a. gabungan kelurahan dengan kecamatan lain macam di kota Ambon tapi tidak diterapkan untuk tingkat kabupaten sehingga menciptakan dapil loncat, dengan catatan apakah pemecahan kecamatan menjadi kelurahan tak mengganggu pelembagaan partai; dan
    b penyusunan dapil yang katanya berazaskan taat kepada sistem proporsional alias pembentukan dapil-dapil besar.
  3. Tidak jelasnya alat ukur yang digunakan oleh KPU dalam menyusun dapil anggota DPRD kabupaten/kota;
  4. Tidak adanya penjelasan mengenai alasan dalam setiap keputusan penyusunan dapil anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimandatkan oleh pasal 55 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
  5. Keajegan dalam menerapkan prinsip compactnessyang seharusnya digunakan sebagai upaya kontra terhadap munculnya praktek gerrymandering.

Dokumen lengkap dapat diunduh pada tautan di bawah ini

Master Keynote Dapil DPRD Kabupaten_Kota 2019

164 total views, 1 views today

, , ,

Leave a Reply