Go to Top
  • No products in the cart.

“Konstitusionalitas dan Problematika Alokasi Kursi DPR RI Pemilu Indonesia”

logo-spd

Proses penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 telah mulai. Saat ini Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Dalam Negeri tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu 2019 (RUU Pemilu). Dari sejumlah materi yang menjadi isu krusial (13 isu krusial) dalam RUU tersebut, isu Alokasi Kursi DPR ke setiap provinsi perlu mendapatkan perhatian serius dan mendalam.

Isu alokasi kursi DPR RI ke setiap provinsi dan kemudian dibagikan ke setiap daerah pemilihan (dapil) menjadi satu prasyarat penting untuk menjawab kepentingan politik penduduk yang harus diwakili di lembaga legislatif. Hak untuk mendapatkan keterwakilan kursi DPR secara setara oleh setiap warga negara, merupakan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Oleh karena itu, pemilu sebagai sarana untuk membentuk tertib hukum dan pemerintahan, maka prinsip kesetaraan yang menjadi hak setiap warga negara tanpa terkecuali, hendaknya diwujudkan dalam juga dalam hak keterwakilan dengan mengedepankan prinsip non diskriminatif.

Lebih lanjut silakan unduh dokumen pada tautan dibawah ini:

konstitusionalitas-alokasi-kursi-dpr-ri_final

1,286 total views, 1 views today

, , ,

About Admin SPD

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi -- Kanal ide, gagasan, dan pemikiran tentang pemilu, pemerintahan, dan demokrasi Indonesia

Leave a Reply