Go to Top
  • No products in the cart.

Menunggu Putusan Bawaslu “Dilema Antara Mekanisme Administrasi dan Modernisasi Partai Politik”

Implementasi administrasi pemilu mendapatkan tantangan paska pengajuan gugatan 10 partai atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Satu pertanyaan penting layak diajukan atas hal ini, yaitu dapatkah proses penanganan pelanggaran –faktanya tidak an sich penanganan pelanggaran semata- yang sedang berjalan mampu menjawab kebutuhan administrasi pemilu yang berbasis pada penghormatan hak konstitusionalitas, pengedepanan prinsip hukum, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Daniel Zuchron mengatakan, pada dasarnya dimensi administratif pemilu memiliki pengertian sangat luas. Hal itu meliputi serangkaian prosedur, tata cara, dan mekanisme yang terkait dengan administrasi kepemiluan dalam setiap tahapan. Dengan kompleksitas dimensi yang begitu luas, penyelenggara pemilu hendaknya bersikap hati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, sangat bijak jika Bawaslu sebagai pihak otoritas tidak memunculkan preseden yang secara simbolik mengesankan administratif pemilu menjadi gamang dan tidak konsisten.

Siaran media dapat diunduh pada tautan dibawah ini

12.11.2017 Mekanisme Administrasi dan Moderenisasi Partai Politik

359 total views, 2 views today

, , , , ,

Leave a Reply